Sebagai sekolah yang berstatus Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) SMPN 2 Kota Blitar lebih awal melakukan seleksi Penerimaan Siswa Baru (PSB). Seleksi untuk menempati kelas khusus RSBI ini telah dimulai pada awal bulan Maret 2010 lalu.

Berkat cukup banyaknya prestasi yang telah ditorehkan, Pengurus Daerah (Pengda) Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) Propinsi Jawa Timur memberi kesempatan bagi Lisa Merisa, atlet panjat tebing Kota Blitar untuk mengikuti Seleksi Daerah (Selekda) Jawa Timur 23 hingga 24 April 2010.

Pada tahun 2009 lalu Dinas Koperasi dan UKM daerah Kota Blitar, mendapatkan kucuran Dana Alokasi Cukai (DAC) sekitar Rp 860 juta dan dibagikan untuk 100 UKM sebagai dana modal bergulir. Masing-masing UKM mendapatkan dana pinjaman sebesar Rp 8,6 juta dengan beban bunga 8 persen per tahun dan maksimal jangka waktu pinjaman selama 2 tahun.

Masih adanya sejumlah masyarakat yang belum mengetahui teknis pemilu kada, misalnya memberi tanda pada surat suara dengan cara dicoblos, menurut Suwoko, anggota DPRD Kota Blitar, menandakan bahwa sosialisasi tentang pemilu kada yang dilakukan oleh KPU maupun pemerintah Kota Blitar, masih kurang maksimal.

Meski sejumlah raperda diantaranya raperda investasi dan raperda penataan organisasi Bapemas telah masuk ke meja dewan, namun pembahasannya masih belum diagendakan.

Berdasarkan pantauan dari Dinas Koperasi dan UKM daerah Kota Blitar, saat ini ada sekitar 5.500 UKM yang ada di Kota Blitar. Namun sejak diluncurkannya bantuan modal bergulir mulai tahun 2000, masih meng-cover sekitar 1.350 UKM atau sekitar 30 persen dari jumlah UKM yang ada di Kota Blitar.

Jumlah koperasi wanita (Kopwan) di Kota Blitar terus bertambah. Hal ini tidak luput dari adanya himbauan dari pemerintah Propinsi Jawa Timur yang terus menekankan agar pemerintah daerah lebih memperhatikan keberadaan koperasi wanita.

Persoalan penataan pedagang kaki lima mendapat tanggapan dari DPRD Kota Blitar. Komisi II bidang ekonomi DPRD Kota Blitar berencana memanggil Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) serta Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP), terkait penertiban dan penataan pedagang kaki lima (PKL), terutama di Jl. Kenanga barat yang memicu reaksi dari beberapa kalangan masyarakat.

Sebagai tanda pelepasan untuk siswa-siswinya yang hendak lulus, SMAN 3 Kota Blitar menggelar pelepasan siswa kelas XII di Graha Patria Kota Blitar, Kamis siang (15/4).

Setelah berhasil meraih juara I Liga Pendidikan Indonesia Rayon VIII Jawa Timur di Stadion Supriadi Kota Blitar, 9 April lalu, tim SMKN 1 yang menjadi wakil Kota Blitar berhak maju ke babak pertandingan pool yang berlangsung di Stadion Tumpang Kabupaten Malang, 15 hingga 17 April 2010.

Gambar: Para PKL yang ada di Jl. Mastrip saat menggunakan tenda bantuan dari Pemerintah Kota Blitar.

Gambar: Ketua KPU Kota Blitar saat menyerahan hasil tes kesehatan.

Gambar: Rapat pleno terbuka pengesahan DPT pemilu kada Kota Blitar.

Syarief Genda, S.Sos, MSi, Kepala Sat Pol PP Kota Blitar membantah jika pihaknya dianggap tidak melibatkan para pedagang kaki lima (PKL) dalam proses revisi perda penataan PKL. Hal ini terkait dengan penolakan para PKL di Jl. Kenanga Barat atas penerapan Perwali No.

Gambar: Asisten 1 bidang Pemerintahan, Dwi Agus Basuki, SH, saat membuka Camping Hijau dan Wisata Lingkungan di SDK Santa Maria Kota Blitar.

Gambar: Pelaksanaan Bimtek bagi anggota PPK dan PPS.

Mulai diimplementasikannya Perwali No 03 tahun 2009 tentang penataan para pedagang kaki lima (PKL) tahun ini, cukup meresahkan para PKL yang biasa mangkal di Jl. Kenanga Barat. Karena di dalam perwali itu tersebut, disebutkan larangan berjualan di sepanjang Jl. Kenanga barat.

Gambar: Keberadaan lingkungan SMAK Diponegoro Kota Blitar yang sangat asri.

Pasca melakukan reses tanggal 1 hingga 9 April kemarin, Senin (12/4), diagendakan rapat paripurna penyampaian laporan hasil reses, masa persidangan 1 tahun 2010. Namun sayang dalam rapat paripurna tersebut tidak semua anggota dewan menyampaikan hasil resesnya, ada dua dari 25 anggota dewan yang absen, masing-masing Drs. Imam Sodiki dan Said Novandi, dikarenakan sakit.

Data pemilih yang rawan menimbulkan konflik, karena beberapa warga tidak terdaftar sebagai pemilih, membuat KPU Kota Blitar lebih berhati-hati dalam penetapan DPT. Sebelum rapat pleno terbuka DPT dilakukan, KPU mengirimkan soft copy DPT ini ke masing- masing pasangan calon walikota dan calon wakil walikota Blitar untuk diteliti.